https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda <p><strong>SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies</strong>&nbsp;is a journal from the Faculty of Islamic Religion which accommodates 2 scopes, namely Islamic studies and educational sciences that are closely related to the fields of Islamic Economics, Islamic Family Law, Islamic Psychology, Islamic Studies, Al-Quran and Tafsir Sciences, Islamic Broadcasting Communications and other educational sciences as well as his teaching. This journal is in electronic and print versions. This journal <strong>is published 3 (three) times a year, namely April, August, and December</strong>. This journal is intended for academics, practitioners, and education stakeholders who want to publish and develop research results and thoughts for advancement, especially in the fields of Islamic studies and education science.</p> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar en-US SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies 2797-0612 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2641 Segala jenis tindakan yang mengakibatkan rasa sakit fisik, seksual, atau emosional terhadap wanita dan anak-anak disebut sebagai kekerasan. Dalam kategori kekerasan terhadap wanita terdapat pelecehan, penyerangan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghinaan. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman kita mengenai berbagai cara untuk menghentikan serta mengatasi kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan perempuan. Metode yang diterapkan dalam penyelidikan ini adalah studi literatur yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyatukan informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memperluas wawasan tentang topik tertentu. Studi ini menemukan bahwa sumber kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia adalah diskriminasi berbasis gender, yaitu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh norma pendidikan, tradisi, dan budaya. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UDHR 1948 dan Pasal 28A–28J UUD 1945. Untuk menghindari TPKS, undang-undang perlu disetujui, staf harus mendapatkan pelatihan mengenai gender dan trauma, pendidikan tentang kesetaraan, kampanye publik, peningkatan kesejahteraan ekonomi, layanan konseling dan kesehatan yang terintegrasi, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Ilma Nafi'atu Zakiya Arum Ayu Lestari ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 1 9 10.28926/sinda.v6i1.2641 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2628 Diskursus qiwamah dalam relasi gender Islam terus memicu ketegangan antara interpretasi tradisional yang patriarkal dan tuntutan kesetaraan hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep qiwamah berbasis maqasid syariah yang kompatibel dengan prinsip HAM universal tanpa mengorbankan otentisitas teologis Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan library research, menganalisis sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur klasik tafsir-fiqh, serta sumber sekunder berupa literatur kontemporer tentang maqasid syariah, Islamic feminism, dan dokumen HAM internasional. Teknik analisis meliputi analisis tekstual-linguistik, historis-sosiologis, maqasid syariah, dan sintesis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa qiwamah dalam Q.S. An-Nisa: 34 secara substansial bermakna kepemimpinan fungsional berbasis tanggung jawab kontekstual, bukan superioritas ontologis laki-laki atas perempuan. Melalui framework maqasid syariah al-khamsah dan maqasid kontemporer, qiwamah direkontruksi sebagai kemitraan egaliter yang berbasis kompetensi dan musyawarah, sesuai prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan wilayah timbal balik. Keadilan gender merupakan keniscayaan untuk merealisasikan maqasid syariah dalam aspek hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi sistematis hermeneutika tekstual dan maqasid syariah sebagai metodologi komprehensif yang membuktikan bahwa kesetaraan gender inherent dalam spirit Islam, bukan importasi nilai Barat. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi reformasi kebijakan keagamaan di Indonesia, khususnya revisi fatwa diskriminatif, amandemen Kompilasi Hukum Islam, dan transformasi pendidikan agama Islam menuju perspektif responsif gender berbasis maqasid syariah. Putri Nayla Fadilatul Azizah Arum Ayu Lestari ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 21 29 10.28926/sinda.v6i1.2628 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2648 dalam pemenuhan hak asasi manusia. Fenomena ini tidak terlepas dari keberadaan struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks struktur sosial patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang menjamin kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kuat. Budaya patriarkal memengaruhi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, sehingga ketimpangan gender terus direproduksi dalam praktik sosial dan institusional. Oleh karena itu, ketimpangan gender tidak dapat dipandang semata sebagai masalah sosial, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan komprehensif melalui reformasi hukum, kebijakan publik berperspektif gender, serta transformasi nilai sosial masyarakat. Raysya Azhra Alfathia M. Komarudin ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 30 39 10.28926/sinda.v6i1.2648 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2647 Tindakan salah tangkap oleh kepolisian merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum yang berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya mencederai asas praduga tidak bersalah, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Negara sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penegakan hukum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban melalui mekanisme kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap oleh kepolisian serta penelitian ini menelaah bagaimana negara bertanggung jawab dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Riset dilakukan secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat dengan studi kasus, di mana analisis dilakukan terhadap regulasi hukum, vonis pengadilan, dan berbagai rujukan akademis terkait. Temuan dari riset ini memperlihatkan bahwa walaupun sistem kompensasi sudah tercantum di dalam KUHAP beserta aturan turunannya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aksesibilitas, keterlambatan pembayaran, dan minimnya pemulihan non-materiel. Oleh karena itu, kompensasi tidak seharusnya dipahami semata sebagai ganti rugi finansial, melainkan sebagai instrumen pemulihan hak dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia korban salah tangkap. Wahyu Nur Wahid M. Komarudin ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 40 49 10.28926/sinda.v6i1.2647 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2771 Artikel ini menganalisis korelasi antara konsep dan eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 melalui perspektif penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Kajian berfokus pada frasa kunci kitaban mawqutan yang secara bersamaan merepresentasikan dimensi normatif kewajiban dan dimensi praktis pelaksanaan sholat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), penelitian ini mengidentifikasi bahwa kata kitaban merangkum sholat sebagai kewajiban teologis mutlak yang ditetapkan Allah tanpa ruang negosiasi, sementara mawqutan mengikat eksistensinya dalam batas waktu tertentu yang tidak bisa digeser sesuka hati. Eksistensi sholat dalam konteks sholat khauf memperlihatkan bahwa pelaksanaannya bersifat adaptif secara tata cara, namun permanen secara kewajiban. Perbandingan dengan penafsiran Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa az-Zuhaili menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dan menjembatani dimensi fikih, teologi, dan hikmah praktis. Kerangka korelasi konsep-eksistensi yang diusulkan penelitian ini disajikan sebagai metodologi analitik baru yang berpotensi diterapkan pada kajian ayat-ayat ibadah lain dalam Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif sistematis dalam memahami relasi antara perintah ilahi dan praktik ibadah dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer. Ahmad Wafi Nur Sasfaat Ferga Ruqiya Saputri ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 50 57 10.28926/sinda.v6i1.2771 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2788 This study aims to analyze the concept of ecological inheritance within the family, the role of families in supporting environmental sustainability policies through ecological inheritance practices, and the perspective of Fiqh al-Bī'ah on ecological inheritance as an effort to promote environmental sustainability. This research integrates the concept of family ecological inheritance with the perspective of Fiqh al-Bī'ah as a normative framework to strengthen the role of families in supporting environmental sustainability policies and sustainable development. The study employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and Islamic legal approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, legislation, books, and relevant scientific journals, and were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that ecological inheritance is a process of transmitting environmental values, knowledge, attitudes, and conservation practices from parents to future generations through role modeling, habituation, and the development of environmentally friendly family cultures. These practices are manifested through waste management, energy and water conservation, greening activities, and responsible consumption patterns, thereby supporting the implementation of environmental sustainability policies and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). From the perspective of Fiqh al-Bī'ah, ecological inheritance represents the implementation of the principles of khalifah fil ardh (stewardship of the earth), amanah (trust), tawāzun (balance), and hifẓ al-bī'ah (environmental preservation), which aim to realize public welfare (maslahah) and prevent environmental degradation. Zulia Khoirun Nisa ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 58 71 10.28926/sinda.v6i1.2788 https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/view/2649 Penelitian ini membahas fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual non fisik yang melanggar martabat dan kehormatan perempuan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Catcalling dipandang bukan sekadar perilaku sosial yang bersifat verbal, melainkan manifestasi dari struktur patriarki yang mengobjektifikasi tubuh perempuan dan menegaskan ketimpangan relasi kekuasaan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis studi gender dan HAM. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil analisis menunjukkan bahwa cat calling dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, karena memiliki unsur seksual dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban serta rasa terhina. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus cat calling masih menghadapi hambatan struktural, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi pelecehan verbal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan perspektif gender dalam implementasi UU TPKS serta pendidikan publik yang berkelanjutan untuk membangun budaya hukum yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender. Aina Naza Nisa Arum Ayu Lestari ##submission.copyrightStatement## 2026-04-30 2026-04-30 6 1 10 20 10.28926/sinda.v6i1.2649